Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat hingga Orde Lama 1949 - 1965
A. Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (1949 - 1950)
1. Pengakuan Kedaulatan terhadap RIS pada 27 Desember 1949.
- Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan RIS dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda.
- Dihadiri oleh Ratu Juliana, P.M.Dr. William Drees, Menteri Sebrang Lautan Mr. A.M.J.A.Sassen dan Drs. M. Hatta.
- Sementara itu di Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J.Lovink menandatangani naskah penyerahan kekuasaan.
- Dan di Jogjakarta, dilakukan penyerahan jabatan Presiden RI Soekarno kepada Mr. Assaat, karena Soekarno menjadi Presiden RIS
- UUD yang digunakan adalah UUD RIS.
2. Perjuangan kembali menuju negara kesatuan RI :
- Negara RIS ternyata tidak didukung oleh sebagian besar anggota kabinet Hatta, hanya Sultan Hamid II dan anak Agung gede Agung yang mendukung RIS.
- Demonstrasi rakyat dimana-mana menuntut untuk kembali kepada negara kesatuan RI.
- Banyaknya rongrongan dari mantan anggota KNIL/KL kepada APRIS
- Akibatnya hingga tanggal 5 April 1950, RIS hanya memiliki 3 negara bagian saja, yaitu : RI, Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur (NIT)
- Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan antara RI-RIS untuk mempersiapkan pembentukan negara kesatuan, RI diwakili Dr. Abdul Halim dan RIS diwakili Drs. M.Hatta.
- Pada tanggal 20 Juli - 14 Agustus 1950 disusun rancangan UUD yang baru.
- Tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno, menandatangani UUD tsb, yang dikenal dengan UUDS 1950.
- Tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan kembali pada bentuk NKRI
B. Masa Demokrasi Liberal (1950 - 1959)
1. Pemerintahan diatur berdasarkan UUDS 1950, memungkinkan diberlakukannya sistem
pemerintahan liberal, yang dianut bangsa-bangsa barat.
2. Sepanjang 9 tahun, terdapat 7 kabinet yang memerintah secara silih berganti. 7 kabinet
tersebut adalah :
- Kabinet Natsir
- Kabinet Soekiman-Soewiryo
- Kabinet Wilopo
- Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
- Kabinet Burhanuddin Harahap
- Kabinet Ali Sastriamidjoyo II
- Kabinet Djuanda
3. Dari 7 kabinet tsb, yang berasal dari non parta adalah Burhanuddin Harahap dan
Djuanda. Sedangkan 5 Kabinet yang lain pada umumnya didukung partai NU,
Masyumi dan PNI.
4. Program kabinet diatas yang sukses dapat dilaksanakan diantaranya :
- Kabinet Natsir, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
- Kabinet Ali I, berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955
- Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia, pada tanggal 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih anggota Dewan Konstituante).
- Kabinet Djuanda, berhasil mewujudkan batas territorial wilayah laut Indonesia menjadi 12 mil, dengan pengukuran secara "Point to Point Theory" dan mewujudkan konsep "Wawasan Nusantara".
5. Sedangkan kegagalan kabinet disebabkan oleh :
- Adanya mosi tidak percaya
- Tuduhan bersekongkol atau lebih memihak bangsa barat
- Adanya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.
6. Seringnya terjadi pergantian partai, mengakibatkan kondisi politik tidak stabil,
sehingga pemerintah merasa perlu meninjau kembali keberadaan UUDS 1950,
maka Presiden Soekarno memerintahkan Dewan Konstituante. Hasil pemilu 1955,
untuk menyusun UUD yang baru, yang lebih sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
C. Masa Demokrasi Terpimpin/ Orde Lama (1959 - 1965)
1. Demokrasi terpimpin diawali dengan diumumkannya Dekrit Presiden Soekarno pada
5 Juli 1959, tepat pukul 10.00, pada hari Minggu. Karena Dewan Konstituante gagal
merumuskan UUD yang baru.
2. Isi Dekrit Presiden adalah :
- Dihapusnya UUDS 1950 dan kembali pada UUD 1945
- Pembentukan DPR-Gr, DPAS dan MPRS
- Sistem pemerintahan dari perlementer kembali pada bentuk kabinet Presidensil
3. Pengertian "Terpimpin" pada masa ini ditafsirkan oleh Presiden Soekarno sebagai
pemimpin secara mutlak, sehingga muncul atribtut "Pemimpin Besar Revolusi" sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi.
4.Ciri Demokrasi Terpimpin yang dominan adalah, adanya dominasi Presiden terbatasnya
peran politik, tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi negara, makin berkembanya
paham komunisme, serta semakin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
5. Penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi Terpimpin :
- Politik dalam negeri :
- Perubahan faham negara menjadi NASAKOM
- Manifesto politik USDEK
- Jabatan presiden seumur hidup, diperkuat oleh Tap MPR no III/MPR/1963
- Jabatan Rangkap Mentri sekaligus anggota DPR
- Pembentukan kabinet 100 menteri, yang didominir oleh PKI.
- Politik luar negeri :
- Pembentukan Poros Peking Jakarta, yang condong kearah komunis dengan berkiblat kepada RRC
- Pengiriman KOGAm (Komando Ganyang Malaysia), mengakibatkan konfrontasi dengan Malaysia.
- Memutuskan keluar dari keanggotaan PBB.
- Keberhasilan Demokrasi Terpimpin :
- Memperjuangkan pembebasan Irian Barat, kembali kepangkuan RI pada 1 Mei 1963
- Presiden Soekarno, pada tanggal mengeluarkan "TRIKORA" (TIga Komando Rakyat), yang berisi :
- Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
- Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
- Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air dan bangsa
- Dibentuk operasi Mandala, Banteng, Srigala, Naga, Jatayu dibawah pimpinan Brigjen Soeharto, Kolonel Soebondo, Kolonel Wattimena, Kolonel Achmad Tahir.
- Dalam operasi tersebut gugur Laksamana Yos Sudarso, dalam pertempuran di laut Aru
- Dalam peristiwa mobilisasi umu muncul tokoh "Herlina si Pending Emas"
7. Kegagalan Demokrasi Terpimpin/ORLA, adalah terjadinya G30S/PKI yang didalangi
PKI dan disokong negara RRC
loading...
Komentar
Posting Komentar