Perjuangan Masa Orde Baru sampai Reformasi (PART 1)
A. Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial masyarakat Indonesia Setelah
Peristiwa G 30S/PKI
1. Kondisi Politik :
- Tuntutan pembubaran PKI dari berbagai pihak ditanggapi presiden dengan memberikan janji-janji yang tidak segera terealisir.
- Presiden malah menambah jumlah menteri kabinet Dwikora menjadi 102 orang Menteri
- Terjadi krisis kepemimpinan nasional
- Demonstrasi rakyat hampir setiap hari
- Munculnnya peristiwa "Jengkol", Bandar Betsi dan Tanjung Morawa.
2. Kondisi ekonomi :
- Rakyat sulit mendapatkan kebutuhan pokok
- Terjadi devaluasi/penurunan mata uang rupiah, Rp.1000,- menjadi Rp.1,-
- Harga bahan bakar naik sampai 4 kali lipat, diikuti kenaikan harga barang dan jasa.
- Para pegawai negeri tidak mendapatkan gaji
3. Kondisi Sosial :
- Sekolah tidak buka, sehingga anak - anak usia 7 tahun harus menunda 1 tahun kemudian.
- Perpecahan dalam tubuh beberapa organisasi menjadi Pancasila VS Vaak Central
- Ketakutan masyarakat terhadap para mantan PKI dan Gerwani.
B. Proses lahirnya pemerintahan Orde Baru (ORBA) :
1. Pemberontakan G30S/PKI
2. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat dalam KAMI, KAPPI dan KAPI sejak 25 Oktober
1965
1965
3. Diajukannya "TRITURA", pada 10 Januari 1966 yang berisi :
- Bubarkan Partai Komunis Indonesia/PKI
- Retool Kabinet Dwikora
- Turunkan harga/perbaikan ekonomi
4. Tewasnya mahasiswa UI Arif Rahman Hakim, pada demonstrasi tanggal 24 Februari 1966.
5. SUPERSEMAR tanggal 11 Maret 1966 di Istana Bogor, dihadiri Presiden Soekarno,
Waperdam Leimena dan Chairul Saleh, Brigjen Sobur (Komandan PAsukan Cakrabirawa)
dan 3 perwira TNI, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf.
Waperdam Leimena dan Chairul Saleh, Brigjen Sobur (Komandan PAsukan Cakrabirawa)
dan 3 perwira TNI, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf.
6. SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret), berisi pemberian mandat dari Presiden Soekarno
kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama presiden demi terjaminya
keamanan dan ketertiban serta kestabilan pemerintahan.
kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama presiden demi terjaminya
keamanan dan ketertiban serta kestabilan pemerintahan.
C. Program-program Pemerintahan Orde Baru (ORBA) :
1. Pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen Soeharto menangkap 15 orang Menteri yang terlibat
G30S/PKI
G30S/PKI
2. Pada tanggal 20 Juni - 6 Juli 1966, mengadakan Sidang Umum MPRS IV yang menghasilkan :
- TAP MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang pengukuhan SUPERSEMAR
- TAP MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penugasan kepada Letjen Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.
- TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang pembubaran PKI
3. Melalui Keputusan No.5/MPRS/1966, pada tanggal 22 Juni 1966 Presiden Soekarno
menyampaikan pidato "NAWAKSARA", yang berisi Pertanggung jawaban terhadap peristiwa
G30S/PKI, dihadapan DPR-GR.
menyampaikan pidato "NAWAKSARA", yang berisi Pertanggung jawaban terhadap peristiwa
G30S/PKI, dihadapan DPR-GR.
4. Pada tanggal () Agustus 1966, seminar Angkatan Darat di Bandung merumuskan pengertian
OBA, sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 45, secara murni dan konsekuen
OBA, sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 45, secara murni dan konsekuen
5. Pada tanggal 11 Oktober 1966, Letjen Soeharto diangkat sebagai Perdana Menteri.
6. Pada tanggal 10 Januari 1967, diadakan Sidang Istimewa MPRS dan Presiden Soekarno
kembali menyampaikan pidato Tambahan Nawaksara.
kembali menyampaikan pidato Tambahan Nawaksara.
7. Melalui Keputusan pimpinan MPRS No. 13/B/167, MPRS menolak pidato pertanggungjawaban
tersebut
tersebut
8. Pada tanggal 12 Maret 1967, dikeluarkan TAP MPR No. \XXXIII/MPRS/1967 tentang
pencabutan seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno dan
mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.
pencabutan seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno dan
mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI.
9. Landasan Idiil ORBA, adalah Pancasila. Landasan Konstitusional UUD 45.
10. Kabinet pada masa awal ORBA, adalah Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat),
dengan tugas pokok :
dengan tugas pokok :
- Dwi Dharma, yaitu stabilisasi politik dan ekonomi
- Catur Karya, yaitu :
- Memperbaiki kehidupan rakyat dibidang sandang dan pangan
- Melaksanakan PEMILU
- Melaksanakan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional
- Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialis dalam segala bentuk manifestasinya.
11. Kabinet selanjutnya disebut Kabinet Pembangunan, dengan program :
- PJPT I dan II (Pembangunan Jangka Panjang Tahap I dan II), 25 tahun
- PJPT I dituangkan dalam REPELITA I sampai V : 1968 - 1993
- PJPT II dituangkan dalam REPELITA VI sampai X : 1993 - 2018.
12. Keberhasilan yang paling menonjol terjadi pada REPELITA I sampai IV, Dimana bidang
pertanian, perikanan, pembangunan sarana jalan tol, sampai pendidikan dan transmigrasi
pertanian, perikanan, pembangunan sarana jalan tol, sampai pendidikan dan transmigrasi
13. Pada REPELITA V, mulai berkembang dunia perbankan yang mengakibatkan munculnya
banyak Bank Swasta, yang justru diawal REPELITA VI menjadi Penyebab terjadinya "Krisis
Moneter", yang menumbangkan pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto dipaksa
menyerahkan mandat kepada wakilnya B.J. Habibie.
banyak Bank Swasta, yang justru diawal REPELITA VI menjadi Penyebab terjadinya "Krisis
Moneter", yang menumbangkan pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto dipaksa
menyerahkan mandat kepada wakilnya B.J. Habibie.
Komentar
Posting Komentar